LENTERAMERAH – Tindakan ormas yang melakukan pungutan liar dan aksi premanisme di sejumlah daerah belakangan ini menjadi sorotan publik.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, bahkan mengungkapkan pada Maret lalu bahwa praktik pemaksaan oleh sejumlah ormas telah menggagalkan rencana investasi bernilai triliunan rupiah di Indonesia.
Menanggapi keresahan ini, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, berpendapat bahwa penyebab utama keresahan yang ditimbulkan ormas adalah masalah ekonomi.
Ia menyatakan, banyak anggota ormas belum memiliki pekerjaan yang layak sehingga sulit mendapatkan penghidupan yang memadai. “Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak,” ujar Anwar, sebagaimana dilansir Kompas.com, Minggu (27/4).
Anwar meyakini, jika para anggota ormas mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka tidak akan lagi melakukan tindakan yang mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bersama sektor dunia usaha dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi mereka.
Dalam pandangannya, upaya merevisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tengah diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidaklah mendesak.
Anwar menegaskan, “Karena sebagus apapun sebuah undang-undang dibuat, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka tentu mereka tidak mustahil akan tetap menimbulkan masalah.”
Meski tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh ormas, Anwar mengingatkan pentingnya mencari akar masalah yang melatarbelakangi perilaku tersebut.
Ia menekankan, solusi yang berkelanjutan harus menyentuh kebutuhan dasar mereka, terutama soal pekerjaan dan kesejahteraan. ***