LENTERAMERAH – Mutasi TNI terbaru memicu spekulasi publik soal langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai mulai menggeser pengaruh Presiden Jokowi di tubuh militer.
Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya dicopot sebagai Pangkogabwilhan I, dilihat sebagai gerak awal Prabowo menata kekuasaannya sendiri, sekaligus menandai berakhirnya dominasi jaringan Jokowi.
“Dinamika terbaru di tubuh TNI menjadi bukti adanya tarik-menarik kekuasaan antara keduanya,” ujar Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, kepada Fajar.co.id, Jumat (2/5).
Ia menyebut pencopotan Kunto yang dikaitkan dengan sikap ayahnya, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, sebagai bentuk politik balas dendam dari lingkaran kekuasaan Jokowi.
Pencopotan Letjen Kunto semula tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.
Dalam dokumen tersebut, Kunto dipindahkan ke posisi Staf Khusus Kasad dan akan digantikan oleh Laksda TNI Hersan.
Namun, sehari kemudian, beredar dokumen perubahan tertanggal 30 April 2025 yang secara mengejutkan mencoret nama keduanya dari daftar rotasi jabatan.
Pembatalan ini, menurut Refly Harun, bukan hal sepele. Dalam kanal YouTube-nya pada 3 Mei 2025, pakar hukum tata negara itu mengatakan: “Try Sutrisno salah satu yang bertandatangan pada tuntutan purnawirawan, yang berimbas kepada Kunto. Dan, yang naik adalah mantan ajudannya Jokowi.”
Pernyataan itu dibacanya sebagai simbol bahwa Prabowo tak mau tunduk pada skenario politik yang masih digerakkan oleh rezim lama.
Refly melihat bahwa manuver ini menjadi cara Prabowo menegaskan bahwa pengaruh Jokowi tidak lagi dominan.
Bahkan, ia menyebut langkah pembatalan mutasi itu sebagai pernyataan politik yang kuat menjelang pelantikan resmi Prabowo sebagai presiden.
“Ini sinyal kuat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menegaskan otoritasnya,” katanya.
Anthony Budiawan sepakat bahwa Prabowo kini tidak tinggal diam. Ia menyebut, “Prabowo mulai menunjukkan taringnya sebagai pemimpin dengan sikap yang terukur namun menggebrak.”
Menurutnya, pembatalan mutasi ini adalah bagian dari pembacaan ulang atas struktur loyalitas di tubuh militer yang selama ini dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan Jokowi.
TNI sendiri menegaskan bahwa mutasi merupakan keputusan internal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa penundaan dilakukan semata karena beberapa perwira masih memiliki tugas strategis yang belum tuntas.
“Tidak ada kaitannya dengan isu-isu di luar TNI atau sikap purnawirawan,” ujarnya, 2 Mei 2025.
Namun, pembacaan publik tetap mengarah pada tafsir politik. Apalagi, mutasi Letjen Kunto mencuat di tengah tekanan Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dengan latar tersebut, mutasi bukan lagi sekadar rotasi jabatan, melainkan arena kontestasi kekuasaan.
Jejak Jokowi di tubuh TNI kini sedang ditantang, lewat pembatalan mutasi ini, Prabowo mengirim pesan: konsolidasi kekuasaan dimulai dari militer. ***