Presiden ke-7 Jokowi menepis isu terkait ‘matahari kembar’ usai banyak menteri dan wakil menteri yang datang ke kediamannya. Bapak dari wakil presiden Gibran rakabuming ini menegaskan matahari hanya satu, yakni Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ramadhan Isa mengatakan perkataan dan perilaku Jokowi selalu berbeda. “Pertemuan antara peserta Sekolah Staf dan Pemimpin Menengah (Sespimmen) Polri dan Jokowi merupakan pesan Jokowi pada Prabowo bahwa dirinya masih memiliki kendali atas institusi kepolisian,” ujarnya, Selasa (22/4).
Menurut pria yang akrab disapa Dhani ini, hal tersebut dinilai membahayakan pemerintahan saat ini, “ini bentuk kuasi Jokowi bahwa tentakelnya masih kuat di pemerintahan. Terdapat 17 menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri yang merupakan orang-orangnya.”
Presidium Kawal Koalisi Merah Putih (KKMP) ini secara terang-terangan menyebut Jokowi tak ingin pemerintahan sekarang berjalan dengan normal, “makanya tak heran jika banyak blunder-blunder yang diciptakan oleh proksi Jokowi di pemerintahan,” tegasnya.
Ia memberi contoh, seperti Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang memberikan pernyataan kontroversial terkait teror kepala Babi yang dialamatkan ke media Tempo. Lalu langkah blunder wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memaksakan pengesahan RUU Pilkada pada 22 Agustus 2024.
“Tanpa turun tangan Prabowo langsung hari itu juga, yang mencegah pengesahan RUU kontroversial ini, Indonesia pasti memasuki era instabilitas politik meski pemerintahan baru belum dimulai.”
Dhani mendesak presiden Prabowo untuk melakukan bersih-bersih lingkungan agar pemerintahannya berjalan efektif, “sirkulasi di kabinet dan lembaga negara mesti dilakukan agar administrasi ini berjalan efektif tanpa titipan agenda dari presiden sebelumnya, pak Presiden, mohon jauhi bahaya, bersihkanlah anasir-anasir benalu politik ini. Tantangan Indonesia saat ini amat kompleks, dibutuhkan persatuan nasional untuk mengatasi tantangan global yang berimbas pada situasi nasional,” tambahnya.
Menurutnya keterlibatan Jokowi dalam upaya mempertahankan kekuasaan melalui pengaruh tidak langsung di pemerintahan Prabowo adalah tindakan yang merusak demokrasi dan prinsip suksesi kepemimpinan.
“Hal ini tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan baru, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa dengan menciptakan konflik serta menjadi kerikil dalam sepatu. Demokrasi menuntut penghormatan atas hasilnya, bukan manipulasi kekuasaan di belakang layar.”
Ia meminta penempatan loyalis Jokowi di posisi strategis harus ditinjau ulang, karena hal ini bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. ***