LENTERA MERAH – Presiden Prabowo Subianto hadiri peringatan Hari Buruh Nasional 2025 di Jakarta, Kamis (1/5) bersama jajaran pejabat pemerintahan.
Dalam peringatan Hari Buruh 2025, Prabowo menyerahkan 100 rumah subsidi bagi para buruh, sebagai bagian dari program penyediaan 20.000 unit rumah murah yang merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam peringatan Hari Buruh 2025 dinilai memperkuat citranya sebagai sosok pemimpin yang konsisten membela kepentingan pekerja.
Dalam keterangannya pada media, Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ricky Tamba menyebut sejak sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah dikenal aktif hadir dalam berbagai forum buruh dan menjadi satu-satunya kandidat Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat pekerja.
Komitmennya mencakup dukungan pada pengakuan pekerja informal serta kenaikan upah minimum.
“Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo langsung mengambil langkah konkret. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, sebuah sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh,” kata eks aktivis 98 ini.
Selain menaikkan UMP, pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan penunjang kesejahteraan buruh, seperti stabilisasi harga pangan dan pengurangan tarif kebutuhan pokok seperti listrik.
Ricky menambahkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dimulai awal tahun ini pun dirancang agar dapat diakses seluruh warga, termasuk kalangan buruh.
Pemerintah juga merespons tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membentuk Satuan Tugas PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.
Satgas ini didirikan berdasarkan usulan Presiden KSPI, Said Iqbal, dan bertugas mencari solusi cepat bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.
Di sektor ekonomi makro, peningkatan realisasi investasi pada kuartal I 2025 sebesar 15,9% dari tahun sebelumnya—mencapai Rp465 triliun—telah membuka lebih dari 594 ribu lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Masih menurut Ricky Tamba, pemerintah turut memperbaiki sistem penyaluran bantuan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), demi memastikan bahwa buruh sebagai kelompok rentan memperoleh bantuan secara tepat sasaran.
Dengan rekam jejak dan kebijakan konkret yang terus digulirkan, nama Prabowo kini makin sering disebut sebagai Presiden Pro Buruh. Sebuah label yang muncul bukan sekadar karena janji, tapi karena langkah-langkah nyata di lapangan.
Secara terpisah, di daerah, Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menyuarakan aspirasi dan tuntutannya atas berbagai persoalan struktural yang dialami buruh, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan upah murah.
Mereka menegaskan bahwa Hari Buruh 2025 bukan sekadar perayaan simbolik. Melainkan aksi nyata untuk menuntut keadilan struktural di sektor buruh, agraria, lingkungan, hingga perlindungan terhadap kaum perempuan. ***