LENTERAMERAH – Ogah ikuti jejak Indonesia yang menyalurkan kelebihan jenderal ke jabatan sipil, Amerika Serikat justru memilih jalan sebaliknya: memangkas jumlah perwira tinggi di tubuh militernya.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menginstruksikan pengurangan drastis terhadap jenderal dan laksamana aktif, terutama yang berpangkat bintang empat.
Perintah pengurangan Jenderal itu tertuang dalam memo resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS di Pentagon, Senin, 5 Mei 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari perombakan struktur besar-besaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump di periode keduanya.
Menurut isi memo, pemangkasan minimal 20 persen ditargetkan pada jenderal di Garda Nasional. Sementara itu, seluruh matra militer akan mengalami pengurangan tambahan sebesar 10 persen di tingkat perwira tinggi. Total saat ini terdapat 38 jenderal bintang empat aktif—pangkat tertinggi yang dapat diraih di militer AS.
Secara keseluruhan, hingga Maret 2025, ada 817 jenderal dan laksamana dengan berbagai tingkat bintang yang tercatat aktif bertugas. Pentagon menyebut langkah ini sebagai respons atas “struktur kekuatan yang berlebihan” dan bagian dari strategi untuk merampingkan komando militer.
“Untuk mengoptimalkan dan merampingkan kepemimpinan dengan mengurangi posisi jenderal dan perwira tinggi yang berlebih,” demikian isi memo tersebut.
Hegseth menyampaikan pesan serupa lewat video di platform X. Ia menyebut bahwa saat ini militer AS lebih besar dibandingkan masa Perang Dunia II, namun jumlah perwira tingginya justru melonjak. “Lebih sedikit jenderal, lebih banyak prajurit,” ujarnya.
Pemangkasan akan dilakukan dalam dua tahap, dengan koordinasi bersama Kepala Staf Gabungan. Saat menjalani sidang konfirmasi di parlemen AS pada Januari lalu, Hegseth sudah mengutarakan niatnya memangkas birokrasi di Pentagon. Menurutnya, struktur yang terlalu gemuk hanya menyedot anggaran dan menghambat efektivitas.
“Ini akan menjadi tugas saya, bekerja sama dengan mereka yang kami rekrut dan mereka yang ada di dalam pemerintahan, untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat dipangkas, sehingga dapat digunakan untuk tujuan yang mematikan,” ujar Hegseth dalam sidang tersebut.
Sejak Januari 2025, Presiden Trump mulai melakukan “bersih-bersih” jajaran militer. Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles “CQ” Brown dipecat tanpa keterangan pada Februari. Beberapa pejabat lain yang diberhentikan termasuk kepala Angkatan Laut, kepala Penjaga Pantai, wakil kepala staf Angkatan Udara, seorang laksamana yang bertugas di NATO, kepala Badan Keamanan Nasional, serta tiga pengacara militer senior.
Langkah ini memunculkan kekhawatiran di kalangan anggota parlemen dari Partai Demokrat. Mereka mengingatkan akan bahaya politisasi terhadap institusi militer, yang selama ini dikenal netral.
Tak hanya menyasar jajaran militer, Pentagon juga merencanakan pemangkasan sedikitnya lima persen pegawai sipilnya, sesuai pengumuman yang telah disampaikan pada Februari lalu. ***